Pemilu dan Pilkada yang Diharapkan

Mata Kuliah    : Pendidikan Kewarganegaraan

Judul Makalah : Pemilu dan Pilkada yang Diharapkan

BAB I

PEMBAHASAN

1.1  Dasar Pemikiran dan Sejarah

Indonesia merupakan satu negara demokrasi, dimana rakyat ikut terlibat dalam pemerintahan negara. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah  pusat atau pemerintah daerah.

Pada awalnya,pemilihan umum di Indonesia hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden, yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden ini dilaksanakan pertamakali pada tahun 2004.

Sampai saat ini, pemilihan umum di Indonesia sudah diadakan sebanyak 10 kali yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Walaupun masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan, tetapi masih dapat dikatakan berhasil.

1.2  Landasan Hukum

Berikut adalah landasan hukum pemilihan umum di Indonesia,

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, beserta penjelasannya
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, beserta penjelasannya.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, beserta penjelasannya.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, beserta penjelasannya. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang bantuan dan fasilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

1.3  Asas dan Tujuan Pemilu

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

  • Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
  • Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
  • Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian
  • Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian saat ini berkembang pula asas “Jurdil” yaitu Jujur dan Adil.

  • Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
  • Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara berkala, yaitu lima tahun sekali dengan tujuan sebagai berikut.

  • Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara, yaitu berupa menyalurkan pendapat rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu.
  • Untuk memungkinkan terjadinya proses peralihan kepemimpinan presiden maupun wakil presiden di pemerintahan.
  • Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
  • Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

1.4  Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Pemilihan umum (presiden dan wakil presiden serta anggota dewan perwakilan) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi tugas KPU ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemilu agar dapat terlaksana dengan demokratis. Tugas tersebut meliputi, seleksi bakal calon, persiapan kertas suara hingga pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri.

Adapun tahapan dalam pelaksananaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara umum, yaitu sebagai berikut.

  • Masa persiapan pemilihan.
  • Tahap perencanaan penyelenggaraan.
  • Pendaftaran dan penetapan pemilih.
  • Pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
  • Kampanye.
  • Pemungutan dan penghitungan suara.
  • Penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan.

1.5 Masalah dan Solusi dalam Pemilu

Dalam pelaksaan pemilu dan pilkada sering kali ada masalah yang timbul. Masalah tersebut beragam, misalnya dapat timbul dari KPU atau pasangan calon. Contoh masalah yang ditimbulkan dari KPU adalah adanya indikasi korupsi dana pemilu yang dilakukan para anggota KPU setempat. Kemudian masalah yang ditimbulkan dari pasangan calon adalah adanya indikasi kecurangan yang dilakukan pasangan calon di lapangan, dan diantaranya adalah sebagai berikut.

  • Money politik, yaitu adanya pembagian uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih pasangan calon tertentu
  • Intimidasi, yaitu adanya tindakan intimidasi terhadap warga agar mencoblos pasangan tertentu.
  • Pendahuluan start kampanye, seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran dan lain-lain.

Oleh karena itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat untuk meminimalkan atau menanggulangi masalah-masalah tersebut. Adapun yang dapat dilakukan antara lain, yaitu sebagai berikut.

  • Seluruh pihak yang ada baik dari daerah sampai pusat, bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada tersebut.
  • Semua warga saling menghargai pendapat. Dalam berdemokrasi wajar jika muncul perbedaan pendapat. Hal inilah yang diharapkan tidak menimbulkan konflik. Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar.
  • Sosialisasi kepada warga ditingkatkan, sehingga menghindari kemungkinan fitnah terhadap calon yang lain.
  • Memilih dengan hati nurani. Dalam memilih calon kita harus memilih dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip – prinsip dari pemilu dapat terlaksana dengan baik.

BAB II

KESIMPULAN

  1. Indonesia merupakan satu negara demokrasi, dimana rakyat ikut terlibat dalam pemerintahan negara. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah  pusat atau pemerintah daerah.
  2. landasan hukum pemilihan umum di Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, beserta penjelasannya.
  3. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta asas “Jurdil” yaitu Jujur dan Adil.
  4. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara berkala, yaitu lima tahun sekali dengan tujuan untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara, yaitu berupa menyalurkan pendapat rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu.
  5. Tahapan dalam pelaksananaan pemilu dan pilkada secara umum, yaitu masa persiapan pemilihan, tahap perencanaan penyelenggaraan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan.
  6. Dalam pelaksaan pemilu dan pilkada sering kali ada masalah yang timbul. Masalah tersebut beragam, misalnya dapat timbul dari KPU atau pasangan calon.
  7. Peran serta seluruh masyarakat diperlukan untuk meminimalkan masalah dalam pemilu dan pilkada agar pelaksanannya dapat tertib dan lancar.

Universitas Singaperbangsa Karawang, 05 Safar 1434 H

***

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s